SHARE

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki (istimewa)

CARAPANDANG.COM – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki menginginkan koperasi dan UMKM menjadi sentra pemulihan ekonomi nasional.

“Karena mayoritas pelaku usaha kita 99,9 persen adalah UMKM yang kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) 61 persen, dan yang paling dahsyat itu penyerapan tenaga kerja (sebesar) 97 persen di sektor UMKM,” ungkap Teten Masduki di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Agar UMKM dapat berkembang, tutur Teten, maka harus bermitra dengan usaha yang besar. Dalam sebuah survei, ia menyebutkan 93 persen UMKM di Indonesia tak menjalin kemitraan dengan usaha besar.

Baginya, bermitra dengan usaha besar dapat menghadirkan kesempatan untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan kualitas promo.

“UMKM kita selalu kalah bersaing, baik di online maupun di offline karena kapasitas produksi rendah, daya saingnya juga rendah. Kita ingin ke depan menyiapkan UMKM kita dalam konsep rantai pasok,” jelas dia.

Teten menambahkan bahwa di China, Korea Selatan, dan Jepang, UMKM-nya sudah memproduksi produk-produk teknologi.

Hal itu, ujar dia, disebabkan UMKM di negara-negara tersebut memproduksi barang-barang yang menjadi rantai pasok kebutuhan industri nasional.

“Ini menjadi penting, agar UMKM kita tidak hanya terus menerus bikin kripik, krapak, krupuk, dodol, tapi sudah mulai masuk ke komponen-komponen industri, industri makanan, industri otomotif, elektronik, dan sebagainya. Sehingga ketika usaha besarnya berkembang, UMKM-nya ke gerek naik. Memang yang harus kita hindari adalah yang kecil dicaplok yang besar,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Koperasi dan Unit Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Bidang Pengawasan Kemitraan di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Ketua KPPU mengatakan pelaku UMKM terbukti memiliki kontribusi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam hal keluasan kesepakatan kerja, penyerapan tenaga kerja, pembentukan PDB, serta menyediakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang produktif.